BANDUNG, KAPERNEWS – Persoalan BPNT dan PKH yang tengah hangat dibicarakan di sejumlah daerah, menjadi perhatian khusus Ahab Sihabudin Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barar karena hal tersebut dianggap berawal dari amburadulnya pendataan.
“Sebetulnya ini ranahnya komisi V, tapi mengenai kartu yang nanti akan bersumber dari BPS atau data itu memang komisi I, memang saya sudah berapa kali menyampaikan tentang amburadulnya sumber pendataan, ini yang menjadi masalahnya,” jelasnya.
Ahab menjelaskan, dirinya yang berangkat dari Dap Garut saat itu ingin mengetahui data penduduk di Kabupaten Garut, pertama yang dilakukannya yakni mendatangi BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Garut.
“BPS itu kan punya data sendiri, kedua dari disdukcapil itu berbeda, ketiga dari BKKBN juga sama berbeda,” jelas poliritisi PKS tersebut.
Jangankan itu, menurut Ahab, kepegawaian saja saat dirinya meminta data dari BKD itu berbeda, BPPKA dan kepegawaian dari setiap dinas.
“Yang lebih banyak dari BPPKA, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan dari BKD yang hanya jumlah pegawainya saat itu sebanyak 24 ribu, itu gak banyak kalau dibandingkan dengan penduduk, saya tidak mengerti sebetulnya apa yang terjadi,” ungkapnya.
Apalagi ini penduduk yang sangat banyak ini harus betul-betul memiliki sistem yang update yang baik dan tentu saja yang real.
“Terkait itu insya alloh saya akan memanggil dinas terkait, mudah-mudahan setelah beres penyusunan laporan evaluasi mengenai aset bisa langsung disinkronkan ajuannya, keluhannya banyak di berbagai daerah kita akan undang baik BPS atau Disdukcapil untuk mendapatkan tentang identitas kartu penduduk masyarakat. Karena dampaknya terhadap hak-hak mereka,” tandasnya.
(KN)
Komentar