BLORA, KAPERNEWS.COM – Rombongan massa dari masyarakat Blora selatan lakukan rapat audiensi bersama DPRD Blora, Bapemperda DPRD serta Sekretaris Daerah Kabupaten Blora di pendopo DPRD terkait transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (14/04/2021).
“Kami sangat apresiasi sekali atas kehadiran Sedulur Relawan Tani (Sentani) dan Front Blora Selatan (FBS) yang meminta audiensi terkait transparansi dana CSR, Dana Bagi Hasil (DBH) dan proyek-proyek jaringan Gas, yang mangkrak di daerah ring 1 dari CPP Gas Gundih di Desa Sumber. Untuk itu kami mengundang seluruh perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blora, termasuk Pertamina EP,” kata Siswanto Wakil Ketua DPRD Blora membuka audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora.
Selain warga Desa Sumber, Sentani dan Front Blora Selatan ini, anggota DPRD Komisi B dan C, dari eksekutif nampak hadir perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Blora.
Koordinator Sentani Exy Wijaya mengatakan bahwa selama ini pengelolaan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan tidak ada transparansi.
“Alias sangat gelap, padahal Perda dan Perbup yang mengatur soal dana CSR sudah ada,” jelasnya.
Dirinya juga menanyakan tentang kinerja tim transparansi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Blora.
“Namun siapa yang mengelola? Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Blora ini mana? Dan selama ini apa saja yang dilakukan dalam pengelolaannya,” tandas aktifis berambut panjang ini.
Exy menyampaikan bahwa rakyat mempunyai hak konstitusi untuk berbicara dan menyampaikan pendapat agar masyarakat tidak terjebak dalam kubangan kemiskinan.
“Semestinya rakyat Blora kaya. Karena ada potensi migas yang sudah dieksploitasi secara besar-besaran. Sayangnya tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat Blora,” tegasnya di depan perwakilan Pertamina Asset 4 Field Cepu, SKK Migas, PGN, Titis Sampurna, PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) dan BUMD Blora Patragas Hulu.
Sementara itu Kristi Ageng Hermawan perwakilan dari Front Blora Selatan mengatakan bahwa sebetulnya keberadaan perusahaan yang ada di Blora bisa menyejahterakan masyarakat.
“Kami tidak menolak para investor datang ke sini, namun laksanakan kewajiban dan hak yang harus dilakukan perusahaan kepada masyarakat sesuai regulasi untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Politisi dari Menden, HM Warsit pun ikut angkat suara terkait proyek jaringan Gas yang mangkrak dan dampak-dampak bencana yang terjadi atas keberadaan eksploitasi gas dari Pertamina EP Asset 4 Field Cepu di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
“Saya minta mana laporan seluruh penyaluran dana CSR dari kalian. Berapa besarnya untuk Blora? Sedangkan di daerah ring satu saja, sangat minim. Buktinya adalah Camat Kradenan, sumbangannya cuma berapa. Cuma sekelas penjual bensin eceran. Tapi dampaknya bagaimana? Jalan hancur, banjir menggenangi sawah warga, proyek kena luar kota semua. Warga dan pengusaha lokal hanya menonton. Kita ibarat ayam bertelur yang mati di lumbung pangan, ini keterlaluan,” tegasnya.
Selama proses audiensi, mayoritas perusahaan yang diundang tidak mengungkapkan total dana CSR yang mereka miliki.
Perlu diketahui, dana CSR para perusahaan selama ini mengacu berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
Di lain sisi, Ardiyan perwakilan dari Pertamina Asset 4 Field Cepu mengaku pemberian CSR selama ini masih sebatas sumbangan.
“Itupun harus mengajukan proposal.ke Pertamina pusat. Kami sangat mendukung bila ada peraturan atau regulasi yang lebih tegas untuk mekanisme penyaluran dan pengelolaan CSR oleh Pemkab,” ujarnya.
Sementara itu, lantaran kesal dengan pemaparan perusahaan tentang CSR yang diberikan ke lingkungan masyarakat, salah seorang peserta aksi Seno Margo Utomo menaiki meja.
“Kecewa karena perusahaan melaporkan tanpa data. Pertamina EP 4 Cepu itu kan menyumbang laba terbesar buat Pertamina. Pada 2019 saja sebesar 849,5 juta US dollar (Rp 800 triliun). Seumpama besaran CSR itu 2% sudah 17 juta US dollar. Jika Blora dapat 10 persen saja sudah 1,7 juta US dollar, itu berarti Rp 24 miliar bisa untuk membangun jalan,” pungkasnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar