KAPERNEWS.COM – Blunder penyelewengan Raskin di Kabupaten Garut terus menjadi sorotan fublik, selain menjadi penantian panjang masyarakat dalam penegakan hukum, oknum yang melakukan penyelewenganpun bisa berlenggang bebas seolah aman dan nyaman. Kejadian ini dibayangkan pada keluhan masyarakat Desa Tanjungjaya Kecamatan Banjarwangi-Garut.
Dijelaskan salah satu tokoh masyarakat (tomas), bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan Agustus, Kades Tanjungjaya (U. Dadin Kurniawan) pernah mengakui bahwa dia (Kades) itu menjual beras raskin, dan pada waktu itu dilaporkan sama saya ke bandung, jelas masyarakat saat wawancara dengan awak media.
Lihat Vidio : Masih Adakah Kepala Daerah di Garut?
Pada sat itu kades mengakui telah menjual Raskin 2 DO, dan pengakuannya untuk membayar utang ke Bank BPR, pada pengakuan bulan Desember kemarin. Jadi Kades telah mengakui telah menyelewengkan namun harapan masyarakat segera dilanjut ke ranah hukum, sampai saat ini belum ada tidak tindak lanjut dari Aparat.
“Saat kades bilang janji akan menggantinya bulan Agustus, namun sampai September beras tidak ada lagi, terus nopember 2016 pun tidak ada lagi. Jadi pada tahun 2016 sebelum agustus tidak ada 2 DO, setelah agustus 2 DO juga,” jelasnya.
Baca juga : Warga Tuding, Kades Tanjungjaya-Garut Rampok Raskin “Penegak Hukum di Garut Kemana?”
Lanjutnya, kades meminta saya untuk mencabut perkara, setelah kades itu mengaku, oke saya akan mencabut tapi ada dua permintaan, yaitu pertama beras yang sudah dijual keluar harus diganti kepada masyaraka miskin, kedua, dari saat ini kedepan jangan terulang kembali penyelewengan beras raskin, sebab ini menyangkut perut rakyat miskin.
“Yang ke 2 pengakuannya pada saat musyawarah pada bulan Desember akhir di Desa, pada waktu itu Camat hadir, pak Kabid pun hadir, Kata masyarakat. Dikatakannya, Kami bertanya apa ini dilanjut ke ranah hukum atau tidak? Karena masyarakat bertanya-tanya sampai dimana?” jelasnya.
Sumber pun menjelaskan, mayarakat sudah mengadukannya ke Bupati Garut Rudy Gunawan, namun sampai saat ini tidak ada tindakan nyata sehingga masyarakat bertanya-tanya.
Masyarakat pun sudah pernah diperiksa oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Garut, namun sampai saat ini tidak ada juga kejelasan. (Bangbang/Apdar)
Komentar