LAMSEL, KAPERNESW – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto berharap, kehadiran Komisi IV DPR RI beserta jajaran di Lampung Selatan dapat memberikan solusi terkait persoalan Kapal Tongkang yang akan melakukan penyedotan pasir laut disekitar anak Gunung Krakatau (GAK). Jum’at(13/9/2019).
Dimana pada kejadian pada tahun lalu masyarakat Desa Tejang Pulau Sabesi khususnya, masih trauma pada kejadian tsunami dan saat ini adanya aktifitas kapal tongkang penyedot pasir di wilayah GAK tersebut.
Plt. Bupati Lamsel, Hi, Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan “kami atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beserta masyarakat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI komisi IV, juga dari Kementerian terkait yang telah perduli terkait adnya Kapal Tongkang penyedot pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau yang telah begitu meresahkan, “ungkap Nanang.
“Kami berharap, kehadiran Komisi IV DPR RI beserta jajaran dapat memberi rasa nyaman, dapat menghilangkan trauma yang ada pada warga kami dengan adanya tsunami yang diakibatkan longsornya Anak Gunung Krakatau”. Tambah Nanang.
Sementara itu, 3 (tiga) orang perwakilan warga Tejang Pulau Sabesi, Kecamatan Rajabasa, Topik, Rahmatullah dan Umar Krakatau, dalam dialognya sepakat menolak kehadiran Kapal Tongkang yang akan beraktivitas melakukan penyedotan pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau.
“Kami menolak secara tegas kehadiran kapal tongkang penyedot pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau, sekalipun kami sudah pernah dikumpulkan oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi,”ungkap Topik.
“Kami meminta agar Bapak-bapak dapat mencabut ijin penambangan pasir di sekitar Anak Gunung Krakatau,” Ucap Topik.
Sementara itu, menjawab harapan warga Tejang Pulau Sabesi, Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo memastikan, kapal tongkang penyedot pasir disekitaran Anak Gunung Krakatau yang telah meresahkan warga tidak akan beroperasi lagi. Bahkan, dihadapan warga Tejang Pulau Sabesi, Edhy Prabowo berjanji akan memberikan bantuan berupa perahu nelayan maupun bantuan pertanian.
“Kami hadir disini atas panggilan warga Pulau sebesi melalui Pak Sudin. Bapak-bapak sangat peduli dengan lingkungan. Pak Sudin marah kepada kementerian, terkait adanya kapal penyedot pasir di GAK. Pak Sudin meminta kami komisi IV untuk turun kesini melihat langsung kondisi Kapal penyedot pasir dan dampaknya kepada warga Pulau sebesi,” Tutur Edhy.
“Jika surat izinnya dicabut dan kapal tersebut masih beroperasi, Komisi IV DPR RI Merekomendasikan untuk mengambil tindakan hukum,”kata Edhy lagi.
“Sekarang ini yang harus diperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat pulau sebesi. Saya minta kepada Pak Bupati menginventarisir kebutuhan masyarakat, baik sektor nelayan maupun pertaniannya, “katanya.
“Silahkan masyarakat buat kelompok, ajukan permohonan kapal. Saya pastikan akan ada bantuan kapal minimal 5 kapal. Untuk tanam tumbuhnya, silahkan apa yang dibutuhkan, ajukan ke kami nanti kami salurkan tanamannya,”katanya.
Dirjen daerah Pesisir Kementerian Kelautan, Brahmantia setia murti Purwadi menjelaskan, “izin usaha pertambangan pasir di GAK telah terbit pada tahun 2015 lalu. Seharusnya, sebelum izin tersebut dikeluarkan, pemerintah provinsi harus mengedepankan Undang-Undang Pesisir.”Pungkasnya.
(RS)
Komentar