GARUT, KAPERNEWS – Sebanyak 250 aparatur desa se-Kabupaten Garut mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Kabupaten Garut Tahun 2022 yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Aparatur Pemerintah (Lempana).
Orang no 1 di Kabupaten Garut, Rudy Gunawan yang melepas langsung keberangkatan ratusan aparatur desa di Pendopo Bupati Garut mengatakan, berapapun dana yang dikelola desa, itu adalah uang negara berindikasi terhadap hukum.
“Barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan uang negara yang menyebabkan kerugian negara, apabila dua unsur tersebut terpenuhi, maka sanksinya adalah pidana,” ungkapnya, Selasa (24/5).
Sambung Rudy, dengan latar belakang advokat serta memiliki kemampuan memahami setiap aturan hukum perundang-undangan, dirinya menegaskan, bupati dengan kepala desa tidak ada kewenangan mengolah uang karena kita sudah melimpahkan.
“Bupati adalah penanggung jawab tertinggi keuangan daerah, sedangkan kepala desa adalah penanggung jawab tertinggi keuangan desa,” tegasnya.
Rudy menerangkan, tanggal 30 Desember melimpahkan kewenangan itu pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Pejabat pengelola keuangan daerah di jabat oleh kepala BPKAD melimpahkan pada pengguna anggaran perkepala dinas dan menunjuk bendahara.
“Ini bagian bagaimana supaya kita semua harus paham tentang itu, juga di kepala desa. Kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, sayapun tidak bisa mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) karena sudah dilimpahkan,” ujarnya.
Untuk memahami terhadap pengelolaan keuangan desa, Rudy menyarankan harus diadakan pendidikan dan latihan. Pihaknya meminta pada kepala desa dan dorongan dari BPMPD dan Apdesi supaya jangan ragu-ragu mengeluarkan anggaran bagi peningkatan kualitas aparatur desa.
“Keluarkan uang dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Rudy berharap, sistem keuangan desa yang sekarang sudah berbasis elektronik dan dijadikan sebagai model.
“Saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut professional, apalagi ada sistem pengelolaan keuangan desa. Saya ucapkan terima kasih pada Apdesi Jawa Barat, Apdesi Garut dan para kepala desa yang telah menganggarkan peningkatan kualitas SDM untuk pengelolaan keuangan di desa,” ucapnya.
Sementara itu, sesampainya rombongan di Hotel Horison Bandung, mereka disambut Wakil Bupati Kabupaten garut, H. Rudy Gunawan dan Wakil Gubernur Jabar, H. Uu Ruzhanul Ulum. Kehadiran pejabat-pejabat penting itu memberi kekuatan positif bagi peserta untuk belajar secara serius.
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia pun mengaku bangga dengan kepemimpinan Ketua Umum Adesi Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar yang menjadi penggagas Bimtek Siskeudes.
“Ini adalah gagasan cemerlang Ketua Umum Apdesi jawa Barat, Kang Dede Kusdinar, yang kepemimpinannya sangat luar biasa. Inovasi dan persatuan dengan kepala desa sangat luar biasa,” ujarnya.
Menurut Wabup, pelaksanaan Bimtek yang melibatkan kepala desa dengan atas nama Apdesi bisa diselenggarakan di hotel mewah merupakan kegiatan yang luar biasa. Uu mengaku sangat mendukung kegiatan tersebut, karena menurutnya, Apdesi sangat menghargai dan menghormati pejabat di tingkat desa, termasuk kepala desa.
“Saya sangat mendukung karena seseorang bisa berubah pola pikir, paradigma dan kemampuannya kalau ada pendidikan dalam pribadinya. Oleh karena itu saya mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini, karena dengan pendidikan ini bisa meringankan beban kami selaku pemerintah dalam rangka memanfaatkan SDM, yaitu pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa,” ujarnya.
Uu juga menegaskan, sejak dulu sumber daya alam di desa sangat melimpah, sehingga melalui pendidikan ini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat desa.
“Mudah-mudahan yang diharapkan Pemprov Jabar yaitu Jabar Juara lahir dan batin bisa terwujud,” pungkasnya.
Diwaktu berbeda, usai pembukaan Bintek Siskeudes, Ketua DPD Apdesi Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar mengatakan, dengan terselenggaranya Bintek peningkatan kapasitas pemerintah desa, pihaknya atas nama organisasi DPD Apdesi Jawa Barat dan DPC Apdesi Kabupaten Garut merasa berterimakasih kepada lembaga yang telah melakukan survey ke lapangan serta menawarkan langsung kepada para kepala desa untuk mengikuti pelatihan ini.
“Saya merasa bangga dan kami ucapkan terimakasih kepada Lempana yang telah mensosialisasikan pentingnya Bintek ini. Lempana secara langsung turun ke lapangan dan mensosilisasikan pentingnya pendidikan bagi aparat pemerintah desa mendapat respon positif. Kegiatan ini tidak ada paksaan,” ujar Dede Kusdinar.
Menurut Dede pelatihan ini sangat penting, khususnya pengetahuan untuk penyusunan RAPBdes sampai pelaporan Siskeudes. Dia berharap, dengan Bintek ini bisa menghasilkan sistem pertanggungjawaban keuangan desa, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban tidak ada permasalahan.
“Kami juga menghimbau desa untuk bisa menganggarkan untuk Bintek seperti ini, karena kami juga mendengar Bupati Garut mengatakan, pihak desa untuk tidak takut menganggarkan kegiatan ini, karena ini sangat penting dalam membantu pemerintah dengan regulasi sistem keungan desa,” katanya.
Dede juga berharap, terlaksananya Bintek seperti ini, jangan hanya hari ini saja, tetapi semua kepala desa di seluruh Jawa Barat bisa mengikuti kegiatan ini, karena tujuannya sangat baik yaitu membantu pertanggung jawaban sistem keuangan di tingkat desa.
“Kegiatan dilaksanakan selama empat hari, yang terpenting dalam Bintek ini adalah perencanaan sistem pertangungjawaban dari anggaran dana desa secara spesifik. Untuk kedepannya, diharapkan lembaga bisa menawarkan juga ke semua desa di seluruh Jawa Barat, karena kegiatan ini sangat bak,’ tambahnya.
Lebih jauh Dede menilai pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan. Untuk itu dirinya beberapa kali terus mengatakan agar Lempana sebagai lembaga yang memberikan pelatihan bisa berkenan untuk menawarkan langsung pemerintah desa.
“Khususnya perangkat desa saya imbau untuk mengikuti Bintek ini. Kalau jabatan kepala desa ada batas waktu, bertugas selama 6 tahun, kalau terpilih dua periode ya 12 tahun, tetapi perangkat desa itu sampai usia 60 tahun, jadi harus betul-betul paham tentang sistem keuangan di desa dan pertanggungjawabannya,” katanya.
Dede menegaskan, perangkat desa harus serius belajar sampai memahaminya, sehingga outputnya memiliki sertifikat guna mempertanggungjawabkan hasil Bintek. Selain itu, bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memerlukan legalitas penyusanan RAPBDes sampai pelaporan.
“Ini akan menjadi tanggung jawab desa untuk mempertangungjawabkan hasil kepada auditor atau pemeriksaan lebih lanjut tentang keuangan desa. Kegiatan ini berfungsi untuk menyelamatkan aset desa oleh pemerintahan desa,” pungkasnya.
(RED)
Komentar