BANDUNG, KAPERNEWS.COM – Dinas Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan pemerintah dalam mencetak anak bangsa yang memiliki karakter dan Budi pekerti mulia, namun hal tersebut seolah tidak melekat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang enggan ditemui awak media dari majalah pendidikan.
Disampaikan Yendih Ade Sumardi yang datang jauh dari kabupaten Bogor dengan harapan bisa menjalin silaturahmi dengan Kadisdik Jabar, namun Kadisdik Jabar enggan menerimanya, dengan alasan sibuk banyak kerjaan.
“Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat permohonan jauh-jauh hari, bahwa pada Rabu (21/2) ini kami meminta izin untuk bisa bertemu. Karena tidak ada jawaban, secara otomatis Kepala Dinas Pendidikan bersedia, karena dalam surat tersebut kami menyampaikan apabila ada perubahan diminta menghubungi kami,” paparnya.
Menurutnya, ini dinas pendidikan yang mana harus bisa memberikan contoh dalam prosedural administrasi surat menyurat, bukan seolah-olah alergi kepada wartawan.
“Kedatangan kami hanya ingin meminta tanggapan terkait tawuran pelajar yang pada saat ini sering terjadi, mungkin saja Kadisdik mempunyai cara dalam menyikapi tawuran pelajar,”
Selain Yendih, Asep selaku pers dari mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut menyayangkan atas langkah yang dilakukan Kadisdik Jabar Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi., M.Si yang seolah-olah menyibukkan diri, padahal jelas tugas mereka adalah pelayan publik.
“Mestinya para pejabat bisa lebih menghargai insan Pers, masa waktu 2 menit saja tidak ada?. Terus jangan dijadikan alasan sibuk banyak pekerjaan dan atau tamu, karena insan Pers juga tidak akan mengganggu pekerjaannya kalau memang benar, masa sibuk kerja tapi terdengar pada ketawa-ketawa dan membawa semacam profosal hilir mudik oleh pegawai di ruang TU pimpinan dan Protokol, dan menyodorkan satpam bulak balik komunikasi dengan Kadisdik, gak etis lah,” tegas Asep.
Lanjutnya, Asep menilai kantor Disdik Jabar saat ini sudah dipakai pintu Bercode untuk masuk ke ruang lingkup Kadisdi, menurut informasi dari satpam yang ada, pintu itu sejak 2017. Nah saya hanya mempertanyakan fungsi dan manfaatnya untuk apa? Bebernya.
“Apakah untuk mencegah penegak hukum melakukan OTT sehingga ketika masuk ke ruang Kadisdik jadi terlambat karena ada pintu Bercode? Lalu ketika terjadi sesuatu hal seperti adanya gempa bumi, pegawai jadi terhambat keluar karena pintu Bercode,” tutur Asep.
Kan sudah ada satpam, kata Asep yang menjaga di sana, jangan-jangan ini akal-akalan saja untuk menyerap anggaran, padahal di tahun 2016, BPK RI menemukan anggaran yang diduga akan dikorupsi oknum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ratusan juta, dengan memanipulasi dan atau memalsukan perjalanan dinas dan lainnya.
Hingga berita ini terbit, belum ada penjelasan resmi dari Kadisdik Jabar, dan sekpri serta protokoler pun enggan dikonfirmasi.
Penulis : Iwan
Maaf saya kerja di Disdik Jabar. Setau saya, pintu berkode itu, hanya diminta memasukkan kode ketika hendak masuk ke ruangan. Jika ada gempa pegawai bisa keluar tanpa menggunakan kode. Supaya beritanya berimbang, bisa konfirmasi ke pihak Disdik, satpamnya juga bisa kok. Soalnya berita ini lebih banyak opini, dibanding fakta. Terimakasih.
Perasaan tahun 2017 saja sering jumpa pers dan libatkan 30 wartawan profesional sejawabarat. Masa alergi segala. Berita aneh.. Setau saja. Klo sekelas dinas birokrasinya rapih dan terjadwal. Itu artinya bagus. Ketua bikin janji bener ga ? Jgn asal2an. Bisa dilaporkan anda.