GARUT, KAPERNEWS.COM – Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Garut beberapa waktu lalu menyelenggarakan debat publik para pasangan calon kepala daerah yang disiarkan langsung live di salah satuy statsiun TV. Hasil dari debat publik tersebut banyak dinilai beberapa akademisi dan praktisi, salah satunya Indra Kurniawan, pemerhati hukum tata negara yang sekaligus pendiri UKM Kajian dan Literasi Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG).
Menurut Kadivkum KPUD Garut Reza Alwam, prinsipnya, bahwa kita ingin memberikan edukasi kepada warga masyarakat tentang visi dan misi mereka (paslon), kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang lebih objektif, lebih ril. Nah sementara ramuan dari pertanyaan ataupun desain-desain dari debat itu, itu sudah dirumuskan oleh tim perumus yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Garut yang terdiri dari perwakilan kampus-kampus di kabupaten Garut.
“Kami tidak bisa masuk diwilayah itu, karena itu adalah bagian dari tim perumus yang dipimpin oleh Prof. Ike dari Universitas Garut. Tapi, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan, saya pikir jangankan dari pihak luar, sebetulnya dari pihak tim perumus saja seperti kang Haryono, Ustd. Edi dari MAPAG itu juga banyak memberika catatan-catatan,” ungkap Reza di kantor kecamatan Limbangan (12/5) kepada kapernews.com.
Baca juga : Kritikan Pedas Akademisi, Debat Publik Pilkada Garut 2018 Kehilangan Daya Eksplanasi Publik Garut
Menurut Reza, sepertinya memang karena itu pelaksanaan yang pertama kali, jadi ada reviu atau evaluasi internal, ditambah dengan masukan-masukan dari pihak luar, itu akan menjadi upaya kita untuk menyempurnakan di tahap ke dua, nanti ada debat kandidat ke dua.
“Kalau saya melihat tim perumus sudah hampir empat sampai lima kali pertemuan mendesign acara tersebut, walaupun kemudian design acaranya tentu berada di pihak TVRI kewenangannya, bukan di pihak kami. Saya pikir, nanti kita juga bisa evaluasi dalam penggunaan TVRI sebagai mitra kami dalam kegiatan tersebut, bisa kita evaluasi juga management acaranya sehingga semua pihak mendapatkan masukan bahwa dari segi management acara, management flournya dapat, apa yang disempurnakan kemudian juga pertanyaan-pertantyaan atau bahan-bahan ditajamkan,” bebrnya.
Dari apa yang disampaikan Kadivkum, saat ditanya, apakah KPUD diatur oleh TVRI? Oh tidak kang, logikanya jangan begitu, itu kita jadi melecehkan pihak mereka yang sudah provesional, tapi mereka punya kewenangan dalam management flouer, kalau kegiatan Live itu kan kita juga tidak bisa intervensi pada mekanisme mereka, jelas Reza.
Apakah sebelumnya sudah menyerahkan konsep dan MC harus seperti apa? Reza menyatakan itu sudah, itu sudah bagian dari kesepakatan perencanaan dengan tim perumus. Catatannya, saya pikir menuduh bahwa ada pihak yang tidak provesional dalam acara ini, janganlah.
Berapa anggaran yang dikeluarkan satu kali debat publik? Saya (Reza) tidak tahu dan itu ranah sekertariat, silahkan ditanyakan langsung ke sekertariat, ungkapnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Indra Kurniawan mengkritik acara debat publik yang diselenggarakan KPUD Garut pada 7 Mei 2018 yang dinilai gagal, baik dari sisi tehnis pelaksanaan ataupun materi yang disajikan.
Baca juga : LSM Pendemo : KPUD Garut Jangan Jilat Ludah Sendiri Dengan Ikrar Karet?
Dijelaskannya, Konsep pertanyaan tidak menghasilkan ekpektasi jawaban terkait akslerasi. Kegagalan selanjutnya adalah tidak tersajinya debat akademik terkait susunan derivatif dari visi dan misi para paslon sebagai parameter kapabilitas yang deliverable sehingga bentuk pertanyaan terkesan normatif dan jawaban yang bersifat retorik masih belum dapat dijadikan acuan oleh kami bahwa para paslon memahami baseline problem identification lebih jauhnya mencari short solution atau longterm public policy.
Selain itu, Indra memandang, debat publik baiknya di pimpin oleh panelis dengan latar belakang akademisi atau praktisi yang selama ini concern terhadap perbaikan-perbaikan pemerintahan daerah dalam ruang lingkup Clean and Good Government. Al hasil, materil pertanyaan yang dibuat oleh panelis tidak dapat diterjemahkan oleh moderator yang notabene perannya hanya mengatur acara (konsep MC), sehingga kualitas pertanyaan hanya diterjemahkan oleh jawaban-jawaban yang tidak memiliki turunun konsep yang koheren.
Laporan : Asep Apdar
Komentar