BANDUNG, KAPERNEWS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan pertemuan dengan anggota Asosiasi Bada Pemeriksa Keuangan sedunia (INTOSAI) working group on environmental auditing (WGEA) di Bandung, Jawa Barat, selasa (17/7). Dalam pertemuan tersebut menghadirkan pembicara, diantaranya dari Auditor General Australian National Audit Office (ANAO), Walikota Surabaya, kepala Badan Restorasi Gambut, kepala BNPB, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari Dirjen Cipta Karya Kmenterian PUPR.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara selaku ketua organisasi menyebutkan, pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait lingkungan, ada beberapa kegiatan yang akan dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, pengelolaan lahan berkelanjutan dan pemeriksaan lingkungan di masyarakat. Tema tersebut sesuai dengan tema High-Level Political Forum tahun 2018, yaitu Transformation Towards Sustainable And Resilient Societies.
“Ada beberapa kegiatan , yang satu masalh penelitian bareng-bareng dan pemeriksaan, nanti menyusun standar pemeriksaan dengan pararel dan ada pelatihan-pelatihan juga yang dipusatkan di Indonesia tentang kehutanan. Jadi dalam beberapa negara ada kegiatan pemeriksaan,” kata Moermahadi kepada awak media di the trans luxury hotel bandung.
Jadi pemeriksaannya itu masing-masing negara, kata Moermahadi, bukan negara kita diperiksa oleh negara luar. Kalau yang lalu kita lakukan pemeriksaan di sektor kehutanan, imbuhnya.
Menurut Ketua INTOSAI Moermahadi yang sekaligus menjabat ketua BPK RI, tentu negara-negara yang diluar seperti di Indonesia, di khatulistiwa ini, mungkin kira-kira sama modelnya. Tapi kalau buat yang di Eropa, di negara Aprika ada yang sama ada yang tidak. Inilah perlunya organisasi ini, tegasnya.
“Kita bikin standar pedoman, supaya sama. Jadi ISAI ada di INTOSAI itu, tapi kita working grupnya, jadi dari standar itu sudah ditetapkan INTOSAI, nanti plikasinya kita yang menerapkan standar itu untuk menyamakan persepsi diantara anggota yang hadir 41 negara,’’
Dalam beberapa tahun lalu, BPK melakukan audit pemeriksaan tentang kinerja dan tujuan tertentu, kemarin waktu pemeriksaan air bersih, kita menggunakan pemeriksaan kinerja, kata ketua INTOSAI, tentu dampak positipnya yaitu ada rekomendasi BPK.
Saat disinggung maraknya perubahan dan alih pungsi lahan dari konservasi menjadi lahan industri, ketua INTOSAI yang sekaligus ketua BPK RI mengatakan, INTOSAI belum menuju kearah sana, dan itu akan kita bahas sekarang.
“Jadi air bersihpun di Indonesia belum tentu sama, dan tentunya ada perubahan, dan kalau ada perubahan itu harus dilihat, kita akan di diskusikan itu, kita belum melakukan perubahan kearah situ, tapi kalau di negara eropa sudah ketat. Kalau di Asia, di Aprika masih belum jelas,” tutupnya.
Laporan : Asep Apdar
Komentar