oleh

Janji Bupati Garut Berujung Korupsi?? “Pejabat Berdasi Samakan Suara di Dana Corona?”

GARUT, KAPERNEWS.COM – Adanya perbedaan jumlah angka pada anggaran penanggulanan bencana wabah Covid-19 di Kabupaten Garut menjadi buah bibir. Dimana Bupati Garut Rudi Gunawan, S.H., M.H., M.P juga menyampaikan janjinya akan transfaran dan akan memberikan rincian belanja tiap dinas.

Pribahasa mengatakan janji tinggal janji, hingga kini Bupati Garut belum menyampaikan transfaransi penggunaan anggaran dana penanggulangan corona. Diketahui, Rabu 13 Mei 2020, Kepala BPBD Firman K menuju kantor DPPKA untuk membahas masalah anggaran.

Baca juga :

“Gara-gara ada berita beda angka anggaran, jadi saya ditegur oleh bu Teti (Kepala DPPKA), jadi tanyanya ke bu Teti saja ya,” kata Firman sambil berjalan ke kantor DPPKA, Rabu (13/5/2020).

Sebelumnya, Bupati Garut Rudi Gunawan, menyampaikan bahwa  bahwa dirinya akan transfaran dan memberikan penggunaan dana setiap dinas.

“Saya juga boleh, nanti memberikan keterangan Pers mengenai masalah itu. Kita transparan. Saya bertanggung jawab terhadap transfaransi,” kata Rudi beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Baca juga :

Lanjut Rudi, saya akan memberikan lah hari Senin atau tanggal 12 lah, kita akan memberikan seperti Rumah Sakit belinya apa, Dinas Kesehatan belinya apa,” ucpnya.

Saat ini, akses untuk konfirmasi kepada Bupati Garut terbatas, adapun nomor yang ditulis di baligho pemberitahuan dipamengkang samping gerbang masuk rumah dinas belum memberikan jawaban setelah media meminta konfirmasi melalui pesan whatsaap dan SMS.

Terpisah, Plh Sekertaris Daerah Nurdin Yana belum menjelaskan detai mengenai penggunaan dana baru sejak PSBB diberlakukan.

“Jadi gini kalau anggaran itu ada yang kemarin juga belum terealisasi, seperti ada yang pencairannya dua tahap. Lalu memang ada yang diusulkan karena berangkat dari PSBB itu, kemungkinan akumulasi ada,” kata Nurdin Yana melalui sambugan seluler, Rabu (13/5/2020).

Baca juga :

Jadi, Sambung Nurdin yana, ada yang dari dulu yang belum tersalurkan dan ada juga dengan kebutuhan yang baru terinventarisir oleh masing-masing dinas. Kalau usulan itu berbeda, maka harus segera dibereskan dulu usulan yang pertama, tapi usulan harus segera masuk, yaitu pertanggungjawaban harus segera masuk. kalau sudah beres baru usulan selanjutnya.

Saat disinggung Dinas mana saja yang masih sisa anggaran, Plh Sekda baru ini belum menjelaskan lengkap.

“Sebetulnya Dinkes juga sudah menjelang habis, sudah selesai teralokasikan, kecuali tahap kedua untuk kecamatan ada Rp. 50 juta belum,” ucapnya singkat. (Asep Apdar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed