GARUT, KAPERNEWS.COM – Dinas pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut mengalami kekurangan sumber daya manusia, Keselarasan dalam tim yang melakukan Bimtek atau memberikan pelatihan sekaligus narasumber untuk menjalankan Sistem keuangan Desa ( SikeuDes) secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut di utarakan DPMD Kabupaten Garut melalui Herna Sunarya selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa pada bidang Pemerintahan Desa kepada kapernews.com saat menghadiri acara Evaluasi Implementasi SiskeuDes yang digelar Inspektorat, selasa (11/12/2018).
Menurutnya bahwa di Kabupaten Garut sampai saat ini sekitar 200 dari 421 Desa yang sudah menjalankan SiskeuDes dengan baik secara ofline, mekanismenya mereka menyetor ke kami dalam bentuk flash disc yang selanjutnya kami share ke tingkat BPKP, kata Herna.
“Secara teknis, DPMD sudah melakukan Bimtek-bimtek secara bertahap, akan tetapi dipenghujung tahun 2018 ada perubahan, dari sebelumnya mengacu pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan otomatis kami pun harus melakukan Bimtek lagi menyesuaikan untuk di tahun 2019 nanti dengan dasar Permendagri 20,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herna mengatakan bahwasanya pihak DPMD kekurangan sumber daya untuk petugas Bimtek Siskeudes, sehingga menggandeng beberapa Sekdes sekitar satu sampai dua orang yang lebih mahir dibanding Sekdes lain secara sukarela.
“Beberapa Sekdes tersebut kami rekrut hanya untuk mendampingi DPMD saja dalam melaksanakan Bimtek secara bergilir sesuai permintaan dari Desa/Kecamatan, mereka pun adalah Sekdes yang sudah mahir dalam hal implementasi Desa”. Ucap Herna.
Mereka (Sekdes) yang direkrut untuk melakukan Bimtek secara sukarela dan tidak ada surat perintah dari DPMD. Lanjut Herna, terus terang kami tidak ada anggaran untuk kegiatan SiskeuDes dikarenakan anggaran yang semula diajukan di anggaran perubahan tahun 2018, ternyata tidak. Jadi kemungkinan besar di anggaran tahun 2019, tutupnya di aula Inspektorat Garut.
Laporan : Bakti
Komentar