GARUT, KAPERNEWWS.COM – Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., sempat menyampaikan saat memimpin apel kalau Satpol PP harus membantu mendorong PAD dengan menegir dan menindak bangunan dan perusahaan yang belum memiliki izin, dorong mereka untuk membuat perizinan agar PAD meningkat.
Intruksi Bupati Garut seolah dianggap angin lalu oleh Plt Kasatpol PP Kabupaten Garut Didit Fajar Putradi, hal tersebut diungkapkan Bakti dari LSM Pendemo DPC Garut saat akan mempertanyakan tindak lanjut dari pengaduannya.
Melihat kejadian ini, ketua DPC LSM Pendemo Kabupaten Garut meminta Bupati mengkaji ulang dalam penempatan Plt Kasatpol PP yang disinyalir mengabaikan tugas dan fungsi Satpol PP, kami yakin, pak Didit paham aturan, tapi jangan dijadikan mainan aturan itu.
“Seharusnya bapak Bupati yang terhormat menempatkan posisi Plt.Kasatpol PP adalah orang yang benar-benar bisa fokus menjalankan tugas suatu lembaganya, jangan orang sibuk seperti pak Didit yang masih menjabat ASDA.1,” tegas Bakti.
Pak Bupati pernah mengatakan saat memimpin apel pagi, lanjut bakti, agar Satpol PP menegur setiap perusahaan yang tidak memiliki perijinan/IMB supaya menempuh ijin agar dapat meningkatkan PAD. Tapi instruksi Bupati seolah bertolak belakang dengan kinerja Plt.Kasatpol PP yang terkesan buta/tuli dengan aturan di Satpol PP atau perintah lisan Bupati.
“Jangan-jangan pak Didit main mata dengan oknum-oknum pengusaha nakal, dengan memperlambat atau mengulur-ngulur waktu,” sentil Bakti.
Kami dari LSM Pendemo sudah melaporkan sebuah kolam renang yang diduga kuat illegal, tapi sampai saat ini tidak ada aksi nyata dari Satpol pP dibawah pimpinan Diditt Fajar Putradi ini.
“Jangan-jangan Plt Kasatpol PP ini main mata dengan oknum pengusaha, karena kolam tersebut milik keluarga Kadisnaker Kabupaten garut sodara Tedi?, hanya beliau dan tuhan lah yang tahu jawabannya,” tutupnya.
Sampai berita ini diturunkan, Plt Kasatpol PP belum bisa ditemui dikarenakan selalu tidak ditempat.
Laporan : Asep
Komentar