KBB, KAPERNEWS – Pemerintah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023, Senin (7/2).
Mengangkat tema “Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Melibatkan Usaha Masyarakat (UMKM) dan Perdesaan BUMD, BUMDES, Menampung Tenaga Kerja Setempat”, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa, BPD, UPT Pertanian, UPT KB, Bappelitbangbda KBB, Kepala Puskesmas serta Ketua Komis 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Bidang PSDA Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Ari Wibisana menyebut jika di tahun ini tidak ada pagu melainkan Substansi yang diusulkan pemerintah desa melalui pemerintah Kecamatan.
“Untuk tahun ini gak ada pagu dalam arti kita lebih melihat pada Substansi yang diusulkan oleh Pemerintah Desa melalui Pemerintah Kecamatan, Jadi hal-hal yang biasanya dilakukan tahun-tahun sebelumnya diberikan pagu rata disetiap desa itu, sekarang kita coba lebih kepada Substansi usulan bagaimana kita nanti mengintregasikan dengan program kerja pemerintah daerah. Supaya terintegrasi arah pembangunan desa dan kabupaten itu selaras,” ungkapnya kepada kapernews.com usai kegiatan Pra Musrenbang di Kecamatan Cipatat, Senin (7/2).
Ditanya terkait usulan yang dibatasi sampai 30 usulan setiap kecamatan, Ari menjelaskan, Pembatasan 30 usulan itu kalau tidak dibatasi pasti banyak usulannya.
“Kita lihat 30 itu sebagai hasil musyawarah antar desa di kecamatan, tetap kita batasi dari sisi usulannya melihat ke Substansi usulannya,” ujarnya.
Lebih jauh Ari menerangkan, jika saat ini masih Pra Musrenbang, sehingga masih bisa dimusyawarahkan setiap desa. Karena pihaknya menemukan belum setiap desa di Kabupaten Bandung Barat memenuhi Persyaratan.
“Nanti kan di Musrenbang kecamatan, kita kan masih Pra, badantenlah (Musyawarah) setiap desa. Karena yang kita temukan belum setiap desa di Kabupaten Bandung Barat ini memenuhi persyaratan-persyaratan. Rata-rata sama dari tahun-tahun sebelumnya daftar usulan saja yang disampaikan belum dilampiri keterangan atau proposal,” jelasnya.
Lebih jauh dirinya menegaskan, Bappelitbangda memiliki tugas bagaimana merencanakan pembangunan antara bupati dan kepala desa itu selaras.
“Melalui komunikasi jadi benang merah harus terbangun antara pemerintah kabupaten dengan desa dan mudah-mudahan 2023 masa akhir pemerintahan 18 23 ini bisa terpenuhi apa yang menjadi cita-cita bersama, meskipun saya yakin tidak akan sepenuhnya,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkomitmen dalam forum silaturahmi di perencanaan yang rutin setiap tahun kita lakukan mudah-mudahan ada perubahan dengan alat SIPD kita bisa sama-sama komit, karena alat ini kan di kontrol oleh KPK, jadi kita semua bisa dengan mudah mengakses,” pungkas Ari menambahkan.
(KAMIL)
Komentar