oleh

Gejolak Pentas PAI di Garut, Panitia KKG Minta Bantuan Ketua PGRI

GARUT, KAPERNEWS.COM – Pentas PAI Kabupaten Garut meninggalkan polemik, kini tersisa beberapa polemik seperti dugaan pelecehan kepada peserta dan guru, adanya dugaan nomor peserta ganda dan ketidak profesionalan juri. Seperti disampaikan ketua PGRI Kecamatan Banyuresmi Ma’mun Gunawan beberapa waktu lalu melalui surat resminya.

Menanggapi hal tersebut, sekertaris panitia pentas Asep Rohman membantahnya karena semua datanya ada pada saya.

“InsyaAlloh besok (20/3) akan dikumpulkan semua juri, panitia untuk dirapatkan,” ucapnya di lingkungan kantor Kemenag Garut (19/3).

Baca juga : Adanya Dugaan Pelecehan Juri Kepada Peserta, KKG PAIS : Juri Profesional Dari Kemenag

Saya juga akan menghubungi pak mahdar ketua PGRI untuk meminta pasilitasi dan mediasi dengan ketua PGRI Banyuresmi pak Ma’mun.

“InsyaAlloh hari Rabu kita akan membuka hasil karya untuk diperiksa secara bersama-sama dan mengundang beberapa unsure, saya juga tidak peduli siapapun yang menjadi juara karena tidak ada kepentingan,” pungkas dia

Adapun isyu nomor undian ganda, dikatakan Asep itu tidak benar, karena dalam teknikal miting sudah diambil oleh masing-masing perwakilan peserta.

Saat ditanya dana perlombaan sendiri, Asep menyampaikan bahwa biaya ini dari iuran per kecamatan, adapun utuk perkecamatan RP. 2 Juta, tapi tidak semua, yang masuk 36 kecamatan.

“Tidak semua 2 juta, ada yang 1 juta juga dan ada juga dari sumbangan anggota,” jelasnya.

Baca juga : PGRI Banyuresmi : Juri Tidak Miliki Kemampuan Baca Al-quran, Lafadz Salah Jadi Juara?

Berapa honor untuk juri?

Sekertaris panitia mengatakan untuk honor para juri hanya 250 ribu.

“kedepannya agar pentas PAI bisa di pasilitasi, dan bisa dilaksanakan karena anaknya juga dari sekolah dasar, guru-gurunya dari dinas jadi agar dianggarkan. Masa SMP ada anggarannya dan SD tidak ada anggarannya, seharusnya samalah.

Selain itu, kami juga menyayangkan dalam pentas ini tidak dihadiri oleh PLT Kadisdik.

“Saya menyayangkan, kenapa pejabat tinggi seperti PLT Bupati datang, namun PLT Disdik sendiri tidak datang, kan seharusnya bisa datang,” tutup Asep.

Penulis : Asep

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed