KBB, KAPERNEWS – Setelah sebelumnya Kabupaten Bandung Barat dinyatakan ODF 100 persen, namun setelah dilakukan verifikasi ulang ada beberapa yang perlu adanya peningkatan kualitas, ucap Sudarsono Seksi Kesling Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kepada kapernews.com, usai acara Peningkatan Kualitas ODF (Open Defecation Free) di Kecamatan Cipatat, Senin (15/02).
“Di wilayah UPT Puskesmas Cipatat ada 1.400 KK dan di wilayah UPT Puskesmas ada 1.700 KK. Nah data-data ini mesti perlu kita verifikasi, kalau memang betul-betul sangat membutuhkan dan posisinya masih BAB di sungai, di kebun, itu yang perlu kita intervensi, karena urusan tinja kalau dibiarkan satu gram tampak diluar itu akan berisiko berdampak kesehatan terhadap masyarakat,” terangnya.
Solusinya, sambung ia, data dari 1.400 KK dan 1.700 KK itu kita verifikasi, pilah mana yang mampu mana yang tidak. Terus apakah benar data-data itu benar valid, kalau memang itu valid pilahkan mana yang mampu, yang sedang dan mana yang tidak mampu.
“Tugas kita, kalau yang mampu kita lakukan pemicuan, kita sentuh rasa malunya, rasa jijiknya, rasa takut dosanya untuk secara mandiri membangun, karena sebetulnya dia itu mampu. Membangun jamban itu tidak harus mahal, dengan nodal 1 juta semua sudah terbangun jamban yang sehat,” jelasnya.
Sementara untuk keluarga yang kelompok sedang, akan ditawarkan melalui kredit, bisa nanti sema-sama dengan BPD nanti sama-sama dengan Wusan untuk melayani kredit jamban sehat. Kalau yang perlu sangat dibantu adalah kelompok yang tidak mampu.
“Ini ada berapa warga yang tidak mampu kita bisa bantu, bisa melalui dana desa, bisa melalui mungkin nanti ajuan profosal kita dari Dinas Kesehatan akan membantu lewat CSR, entah nanti dari Kota Baru, dari PLTA Saguling, atau mungkin dari Baznas yang belum tersentuh sama BJB. Nanti kita akan kesana sama profosal-profosal akan kita bawa ke PUPR, karena PUPR sudah membuka pintu, membuka keran bahwasannya dia butuh by name by address tapi yang betul-betul tepat sasarannya yang sangat membutuhkan, nah profosal yang dari desa ini akan kita kawal kesana,” terangnya.
“Temen-temen dari Bappeda juga sudah ngasih lampu hijau, misalkan kalau betul-betul sangat membutuhkan ajukan saja di Musrenbang atau dalam kegiatan apa, Bappeda akan mengawal dan tidak akan mencoret itu karena ini adalah bentuk komitmen Kabupaten Bandung Barat ingin 2021 paling lambat Tahun 2022 betul-betul sudah ODF tidak adalagi masyarakat yang BAB di kebun, di sungai atau di selokan,” paparnya menambahkan.
Lebih lanjut Sudarsono menuturkan, namun sekarang lagi masa pandemi kadang posisinya agak disulitkan terkait dengan anggaran. Tapi Tahun 2022 pihaknya ingin sesuai pesan gunernur Jawa Barat.
“Sesuai pesan pak Ridwan Kamil KBB segera mewakili Jawa Barat untuk bisa ODF Kabupaten secara Absolute, betul-betul ODF secara mutlak tidak ada satupun yang BAB nya itu di kolam dalam bentuk helikopter, di sungai, ataupun pakai leher angsa tapi tetap saja nyemplung pakai paralon jatuh dibelakang rumah tidak ada lagi, itu target kita Tahun 2022,” jelasnya.
“Kalau itu terbebas, kita bisa ngasih jaminan masyarakat kita dijamin terbebas dari penyakit yang berbasis lingkungan seperti kolera, diare, Hepatitis, dan lainnya. Jadi kalau di kungkung dalam septiktank insya alloh semuanya akan aman. Kita bareung-bareung PUPR, Dinas Kesehatan, Bappeda sama pemerintah desa dan kecamatan akan bareung-bareung bersinergi untuk mengentaskan masyarakat kita terbebas dari kebiasaan buruk buang air besar sembarangan,” tandasnya.
(KN)
Komentar