KBB, KAPERNEWS – Persoalan BPNT serta PKH terus bermunculan. Sebelumnya persoalan di hadapi sejumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang memiliki dua kartu, yakni kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan kartu PKH (Program Keluarga Harapan), dimana kedua kartu tersebut tak dapat dicairkan hingga berbulan-bulan.
Ditambah menginjak awal bulan April, KPM BPNT yang biasanya mendapatkan bantuan setiap bulannya, namun sejak bulan Maret dan April bantuan tersebut tak kunjung datang. Meski tak semuanya mengalami hal yang sama, namun sebagian besar hal tersebut terjadi pada orang-orang yang memang kurang mampu.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua LSM Siliwangi Bersatu Kabupaten Bandung Barat, Ricky Triadi kepada kapernews.com, Senin (26/04), menilai terkait BPNT disini memang jelas carut marut.
“Pada intinya ketidakjelasan dan tidak adanya penyuluhan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat mungkin sampai ke tingkat desanya tidak ada sosialisasi apapun. Bahkan sebetulnya surat edaran dari kemarin-kemarin dari kementerian ada sedikit terhambat tapi masyarakat tidak tahu, kemudian ini tidak ada sosialisasi dari pihak Dinas Sosial ke tingkat desa,” ungkapnya.
Kedua, sambung Ricky, terkait BPNT ini sangat menggelitik dengan carut marutnya BPNT tidak terasa oleh masyarakat saat ini sangat lumayan ribet.
“BPNT tersebut ada yang belum dapat sekian bulan, bahkan ada juga sejak turunnya kartu BPNT ini tidak menerima sekali sampai saat ini, dari tahun 2018 sampai sekarang 2021 ini kartu gak cair-cair,” geramnya.
Menurut ia, seksi Kesra bagian SIKS-NG di desa itu sudah optimal secara pengerjaan, ada verifikasi dan validasi pertiga bulan atau per enam bulan. Dirinya sering kontrol ke desa-desa, khususnya di wilayah Desa Ciptaharja.
“Kalau secara kinerja Kesra itu sudah bagus, cuma yang jadi permasalahannya Kesra, menurut pengakuan kesra data sudah ini sudah naikan, sudah pemutakhiran data dan lain sebagainya tapi kenapa tetap saja,” terangnya.
“Kami pada saat itu dengan sekretaris, bahkan dengan ketua sudah menghadap ke Dinsos tapi orang yang dituju tidak ada, ketika ditemui orang dinas itu gak ada pak di kantor, apalagi di telpon atau di WA padahal kita minta kejelasan yang lebih detail,” tambah Ricky.
Lebih lanjut, Ricky meminta kejelasan carut marutnya BPNT ini tanggung jawab siapa, jangan sampai pihak desa itu disalahkan. Lebih bagus, lebih baik, lebih efektif dari pihak dinas sosial itu berikan arahan yang lebih tepat kepada masyarakat minimal untuk perangkat desa dan lain sebagainya.
“Karena kami selaku kontroling dan pejuang sosial disini bukan tujuannya untuk membodohi masyarakat, meskipun saat ini banyak yang pintar malah minterin, kalau kita disini bagaimana caranya mencerdaskan masyarakat terkait pemahaman BPNT,” tegasnya.
Lebih jauh Ricky mengungkapkan, persoalan bantuan sosial bukan hanya BPNT dan PKH saja, namun juga pada BST (Bantuan Sosial Tunai)
“Penerima BST tahun kemarin, bulan-bulan kemarin dia mendapatkan, pas April cair seharusnya 2 bulan harus dapat dia malah gak dapat, banyak sekali, kalau menurut saya bukan hanya di Kecamatan Cipatat, tapi ini saya kira di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat juga seperti itu,” tuturnya.
“Hasil di Padalarang pun kita kontroling juga hampir sama terkait BPNT, PKH, dan BST ini berkurang, sedangkan peralihannya kami tidak tahu seperti apa, kemudian tidak tepat sasaran juga. Kalau misalkan mau berbicara tentang data, kumplit ada, bicara siapa saja yang tidak tepat sasaran, kemudian yang BST ini orang yang betul-betul tidak mampu tidak mendapatkan,” kata Ricky.
Disisi lain, menurut Ricky keberadaan Pendamping PKH dan BPNT baik di tingkat Kecamatan dan Desa perannya kurang maksimal.
“Kalau menurut saya berbicara pendamping BPNT, maupun pendamping PKH kurang maksimal, kalau maksimal kerjanya tidak akan mungkin akan ada pernasalahan. Jadi tolong lah kepada pemerintah, maupun di tingkat apapun sampai di tingkat pusat, minimal penyandang kesejahteraan sosial ini harus diperhatikan,” pungkasnya.
(KN)
Komentar